Kapolres Pringsewu Lepas Personel BKO Sat Brimob dan Dit Samapta Polda Lampung Usai Tugas Pengamanan Pilkada Serentak 2024

Pringsewu - Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunnus Saputra, didampingi sejumlah pejabat utama Polres, secara resmi melepas kepulangan personel Sat Brimob dan Dit Samapta Polda Lampung yang sebelumnya melaksanakan tugas Bawah Kendali Operasi (BKO) untuk pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Pringsewu. Acara pelepasan ini berlangsung di halaman Mapolres Pringsewu pada Rabu (04/12/2024) siang.

AKBP Yunnus menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas dedikasi dan kinerja personel BKO. Beliau menegaskan bahwa peran aktif personel Sat Brimob dan Dit Samapta sangat berkontribusi dalam memastikan Pilkada di Bumi Jejama Secancanan berlangsung aman, lancar, dan kondusif.

"Terima kasih atas dedikasi yang luar biasa dari rekan-rekan Sat Brimob dan Dit Samapta. Kehadiran kalian di Pringsewu telah membantu menciptakan suasana yang aman dan damai selama proses Pilkada berlangsung," ujar AKBP Yunnus.

Tak lupa, Kapolres juga menyampaikan ucapan selamat jalan kepada seluruh personel yang kembali ke satuan masing-masing. Beliau berharap mereka tiba di tujuan dengan selamat dan menyampaikan permohonan maaf apabila selama bertugas di Pringsewu terdapat kekurangan dalam penyambutan maupun pelayanan.

"Selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Kami juga memohon maaf apabila selama bertugas di sini ada hal-hal yang kurang berkenan," imbuhnya.

Untuk diketahui, guna mendukung keamanan selama proses pemungutan dan perhitungan hasil suara pilkada serentak 2024, 56 personel Polda Lampung yang terdiri dari 31 personel Sat Brimob dan 25 personel Dit Samapta diperbantukan melakukan pengamana pilkada di Kabupaten pringsewu.

Sepuluh hari bertugas di Pringsewu, tim elit Polri ini telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung terciptanya keamanan seperti patroli dan penjagaan di berbagai titik strategis. Selain itu, personel Sat Brimob dan Dit Samapta juga turut menjaga situasi pasca-pemungutan suara, khususnya saat rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan hingga kabupaten. 

Tindakan preventif seperti patroli malam hari di area rawan konflik dan penjagaan di lokasi vital menjadi fokus utama mereka. Hal ini berhasil meminimalkan potensi gangguan keamanan selama tahapan pilkada berlangsung. (*)